Perampasan Ruang Hidup, Tanah Pertanian Desa Gaji, Tuban

By admin, December 28, 2017

Oleh Wahyu Eka Setyawan, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Surabaya

Tulisan ini pernah dimuat di: https://medium.com/@studimatahari/perampasan-ruang-hidup-tanah-pertanian-desa-gaji-tuban-ed1842434dce

Kurang lebih hampir 11 kali Abu Nasir dkk menghadiri sidang soal sengketa tanah dengan pihak BPN dan Semen Indonesia. Mereka harus bolak-balik dari Tuban ke Surabaya untuk memperjuangkan tanah yang diakuisisi sepihak oleh korporat. Mengapa sepihak, karena tanah tersebut berpindah tangan tanpa mengetahui pemilik sah, berdasarkan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh warga. Akad jual beli tidaklah sah, jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Tanah menjadi persoalan kunci dalam kehidupan. Jikalau tanah sebagai objek “hidup” dirampas maka tentu akan menghambat kehidupan orang lain. Maka wajib hukumnya untuk mempertahankannya, dengan perspektif keberlangsungan hidup sebagai manusia.

Desa Gaji berada di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Secara geografis wilayahnya berada di daerah atas, yang masih bagian dari bentang alam karst Tuban. Hal ini dapat dilihat dari struktur tanah, batuan dan kenampakan wilayah. Masyarakat di sana dominan dari suku Jawa, dengan konstrukai budaya yang hampir sama dengan wilayah Rembang dan Pati. Karena secara keumuman Tuban walaupun hampir mayoritas Jawa, namun secara konstruk budaya dipengaruhi oleh wilayah yang didiami. Salah satunya persoalan menyangkut tanah, secara adat mereka memiliki hubungan yang intim dengan tanah. Baik dalam ranah relasi ekonomi maupun dalam motif sosial.

Land grabbing atau pengambilan tanah secara sepihak kini dihadapi warga Gaji. Semen Indonesia mengaku telah mengakuisisi tanah milik warga, sebagai bagian dari 2000 hektar tanah yang sebagian akan dijadikan sebagai mining areas (area tambang) tanah liat, sebagai bagian utama untuk menghasilkan semen dengan kualitas baik. Tanah ribuan hektar tersebut berada di Kecamatan Kerek, salah satunya Gaji dan Karanglo.

Tanah seluas itu awalnya beberapa adalah hak milik Perhutani sebagai land lord, yang kemudian dialihlimpahkan ke pihak Semen Indonesia melalui mekanisme penggantian lahan. Beberapa tanah diklaim milik korporasi secara sepihak, berdasarkan sertifikat hak milik yang keabsahannya masih dipertanyakan. Kondisi tersebut menjadi pangkal permasalahan dari konflik antara Semen Indonesia dengan warga.

Kronologi Konflik Tanah Desa Gaji

Konflik yang terjadi merupakan imbas dari salah prosedur terutama carut marutnya inventarisasi tanah oleh BPN. Salah satunya ialah kepemilikan surat ganda, yang menjadi objek utama konflik sengketa lahan. Luas tanah yang disengketakan dalam konteks Desa Gaji ada sekitar 30-42 Hektar, yang dimiliki oleh 80 orang. Rata-rata warga mempunyai surat tanah atau leter C, sementara pihak korporasi juga berdalih memiliki sertifikat tanah resmi, melalui transaksi tanah dengan Kepala Desa Gaji tanpa sepengetahuan warga.

Menurut Abu Nasir, dia memiliki tanah seluas 1,5 hektar bersurat leter C, begitu juga warga lainnya memiliki kelengkapan surat tanah yang sama. Tanah itu sedianya merupakan lahan pertanian yang digarap secara turun menurun baik oleh Abu Nasir maupun warga lainnya, sebagai basis utama penopang ekonomi warga Gaji. Dia juga menambahkan sekitar tahun 2000an Kepala Desa Gaji bernama Tahar telah menjual tanah, tanpa sepengetahuan warga. Tahar memalsukan surat leter C secara kolektif, kemudian ada transaksi dengan korporasi, sehingga tidak berselang lama leter C tersebut berubah menjadi sertifikat hak milik korporasi bernama Semen Indonesia (dulu Semen Gresik).

Berdasarkan penelusuran, tercatat bahwa tanah yang disengketakan memang tendensi hasil dari praktik kotor “perampasan secara halus.” Kepala Desa pada saat itu memalsukan leter C warga, untuk dijual kepada pihak Semen Indonesia. Fakta yang terlihat, surat leter C tersebut secara mengejutkan tidak sesuai dengan berkas Petok D dan girik, sebagai bukti penempatan tanah dan pembayaran pajak atas tanah. Menurut data yang diambil melalui wawancara dari beberapa warga, surat leter C yang dijual oleh Kepala Desa adalah hasil manipulasi.

Surat leter C tersebut terungkap atas nama Tasiyem yang setelah ditelusuri, nama tersebut ternyata fiktif. Ada beberapa nama yang sesuai namun menurut keterangan Abu Nasir, selaku warga Desa Gaji, nama tersebut sudah lama meninggal dunia sekitar tahun 70-80an.

Atas dasar tersebut warga sempat melaporkan Kepala Desa ke Bupati Tuban kala itu, yang akhirnya Tahar selaku Kepala Desa dipecat pada tahun 2003. Namun hal tersebut tidak mengubah persoalan tanah mereka, hingga kini sengketa masih terus berjalan. Warga telah melakukan berbagai upaya salah satunya ialah mediasi dengan pihak Semen Indonesia. Selanjutnya mereka juga melakukan audiensi ke DPRD komisi A, aksi ke Bupati hingga BPN. Selanjutnya pada periode akhir 2015, mereka mengajukan pengajuan sertifikasi tanah, namun ditolak oleh BPN Kabupaten Tuban.

Kemudian melalui surat 1787/100-35.23/XI/2015 perihal penolakan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, sekitar tanggal 2 November 2015. Warga yang tergabung salam Forum Masyarakat Gaji (FMG) melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya pada 20 Januari 2016, dengan nomor registrasi 12/C/2016/PTUN.SBY.

Warga yang didampingi kuasa hukum bernama Otman Ralibi, sedianya menggugat Kepala Badan Pertanahan Tuban dan PT Semen Indonesia. Namun pada tanggal 29 Juni 2016, majelis hakim PTUN Surabaya memutuskan untuk menolak gugatan warga. Berdasarkan data dan fakta warga memiliki argumentasi hukum yang kuat, bahkan dalam persidangan pihak tergugat tidak mampu menghadirkan penjual serta pihak yang terlibat dalam jual beli.

Mereka hingga kini tetap melakukan perlawanan, terkait nasib tanah mereka. Beberapa aksi kembali digelar, bahkan sampai mengadu ke Jakarta terutama BPN pusat hingga DPR RI. Sampai puncaknya pada tahun 2017 sekitar bulan Agustus, mereka kembali menggugat BPN Tuban. Proses persidangan di PTUN Surabaya masih berlanjut hingga sekarang.

Mengkaji Persoalan Sengketa Lahan Desa Gaji, Melalui Pendekatan Multidimensi

Mengutip Anwar dari artikelnya yang berjudul Orientasi dan Pemetaan Jual Beli ala Islam (5 Maret 2013):

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab al -Umm, bahwa selagi saling rela dan tidak ada nas pelarangan dari (syariat) nabi Muhammad SAW, pada dasarnya hukum semua akad jual beli adalah boleh. Hal itu senada dengan ketentuan yang termaktub dalam QS an Nisa ayat 29 dan QS al Baqarah ayat 275. Memasuki pembahasan rukun, pemakalah memaparkan bahwa menurut ulama Syafi’i, rukun akad jual beli ada tiga; yaitu sighat (ijab dan kabul), ma’qud alaih (objek/komoditi) dan ‘aqidain (dua pihak yang bertransaksi)

Islam memandang khususnya mengacu pada perspektif Madzab Imam Syafi’i, bahwasanya barang yang diperjual belikan harus terlihat wujudnya, serta kedua belah pihak mengetahuinya. Dalam akad jual beli harus jelas antara kedua belah pihak, tidak ada penipuan atau manipulasi (Ghoror). Nabi Muhammad bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR.Muslim).

Sudah lebih 13 Tahun warga Gaji menagih haknya. Tanah merupakan sebuah hal yang penting baik secara spiritual maupun material. Karena mempunyai relasi yang kuat, membentuk aspek ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh buku Dengarkan Jeritan Bumi terbitan Ultimus 2017. Tanah memiliki relasi historis manusia, mempunyai korelasi inti dengan Tuhan (Allah), serta sebagai kunci keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, maka dapat diprediksi, jika tanah warga Gaji diambil oleh Semen Indonesia. Maka secara langsung akan memotong rantai produksi ekonomi secara mikro, serta akan mendukung perusakan lingkungan lebih masif lagi.

Berdasarkan perspektif Noer Fauzi Rahman dalam artikel Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat (19 September 2010), upaya yang dilakukan oleh pihak BPN dan Semen Indonesia, merupakan sebuah relasi yang berinti pada pemotongan paksa atas akses petani terhadap tanah dan alam. Tanah dan alam memiliki nilai kekayaan, keduanya merupakan sebuah kapital yang merupakan moda produksi, untuk mengakumulasi kapital (nilai lebih).

Jika mengacu pada akumulasi primitif Marx, perampasan lahan oleh korporasi merupakan bagian dari upaya pengakumulasian kapital. Karena tanah merupakan dasar dari sarana produksi, baik kapitalisme agraria maupun kapitalisme indusrial. Dampak dari perubahan kepemilikan produksi ini yaitu terbentuknya tenaga kerja bebas yang tidak lagi memiliki pertautan emosional pada tanah dan alam, atau bahasa terkini konversi pekerjaan.

Dampak dari tercerabut dan teralienasinya masyarakat dari tanah yaitu eksodus atau urbanisasi ke tempat yang menyediakan sarana produksi. Kebanyakan mereka yang tersisih akan keluar dari tanah asal mereka, menuju ke kota-kota besar. Kemudian secara epistemik, terjadi sebuah implikasi dari dampak tersebut. Yaitu semakin naiknya eskalasi kemiskinan, baik di desa dan kota, karena distribusi kesejahteraan tidak merata. Salah satu imbasnya yang masif terjadi akhir-akhir ini ialah penggusuran. Merupakan salah satu imbas, akumulasi primitif di desa.

Tanah adalah hak, hal ini dilindungi dalam konstitusi, serta konvenan HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Merupakan sebuah langkah yang menghianati konstitusi sebagai dasar hukum yang fundamental, bertentangan dengan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi.

Dijelaskan dalam pasal 28 G bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Kemudian dipertegas dalam pasal 28 H menyebutkan, jika setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Perampasan tanah oleh pihak terkait, khususnya pemerintah dan korporasi terhadap warga, sangat bertentangan dengan hak-hak masyarakat secara umum. Atas nama tata kelola dan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, selalu menjadi dalih untuk mengorbankan hak-hak warga. Apa yang dilakukan oleh BPN Tuban dan Semen Indonesia, pada dasarnya merupakan perilaku dzalim. Mereka merampas sepihak lalu dijadikan pembenaran, tanpa melalui sebuah musyawarah yang demokratis hingga meyodorkan bukti yang relevan.

Warga Gaji merupakan salah satu contoh konkrit, mengenai perampasan hak hidup warga oleh pihak yang kuat. Mereka mengangkangi konstitusi, bahkan norma-norma kemanusiaan dan agama, hanya demi keuntungan semata. Hak-hak atas tanah harus dikembalikan ke warga, sebagai suatu sarana mencapai keadilan sosial, sebagaimana amanah UUPA tahun 1960 dan UUD 1945.

Referensi

http://www.nu.or.id/post/read/42895/orientasi-dan-pemetaan-jual-beli-ala-islam

Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat


Marx, Karl. 1867 (1990). Capital 1, A Critique of Political Economy. NY: Penguin Classic.
Kitab Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1946

Hak Cipta © 2015. Daulat Hijau